Pekanbaru
Rabu 12 Juni 2013 :

  Mengusung penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Riau Bersatu (GRB) dan Alinasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Riau datangi gedung DPRD Riau.

“Kenaikan harga BBM bukanlah karena melonjaknya harga minyak dunia, tetapi karena posisi Indonesia yang saat ini dalam keterjajahan ekonomi dan cengkraman rezim yang bermental komprador,” kata Ari, Koordinator Lapangan saat menyampaikan orasinya, Rabu (12/06/13).

Menurutnya, dengan iming-iming BLT/BLSM 150/300.000 per bulan untuk keluarga yang berhak menerima (miskin), ini dinilai sama halnya dengan kepentingan politik di awal tahun 2009 lalu. Di mana partai penguasa SBY waktu itu melejit ke peringkat pertama.

Seharusnya, pemerintah harus fokus pada efektifitas dan efisiensi kebutuhan masyarakat sekarang dan akan datang. Pemerintah harus juga memberantas penyelundupan minyak, perbanyak jumlah kilang minyak, nasionalisasi tambang-tambang asing dan peningkatakan sektor pajak.

“Ada enam poin yang menjadi tuntutan kami, yakni Tolak kenaikan harga BBM, Cabut undang-undang yang tidak pro rakyat, Tolak komprador (antek-antek asing) di bumi ibu pertiwi, Nasionalisasi aset tambang asing, Tingkatkan sektor pajak perusahaan besar di Indonesia, Menuntut DPR RI untuk tidak menyetujui APBN- P BLSM,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, AB Purba, Anggota Komisi C DPRD Riau mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan ke pihaknya akan segera sampaikan ke DPR RI.

“Hari ini kami akan sampaikan ke DPR RI melalui fax. Sebagai anggota dari PDI Perjuangan, kami menolak kenaikan harga BBM ini. Nanti akan kami kawal aspirasi yang disampaikan ini,” tutupnya dengan didampingi Koko Iskandar yang juga anggota Komisi C DPRD Riau.

Posted in: Sosial